Melayani kepentingan masyarakat adalah tugas utama sebuah pemerintahan dan perangkatnya. Kepentingan masyarakat bermacam rupa. Mulai dari urusan selokan di kompleks hingga masalah tanah, mulai urusan kartu tanda penduduk hingga kebersihan kota. Masih banyak lagi.

Mesin birokrasi pemeritah harus digerakkan untuk memberikan pelayan yang berkualitas. Kehadiran perangkat pemerintah akan menjadi penentu dalam berhasil atau tidaknya proses pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesusai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Demikianlah diatur kegiatan yang dilakukan penyelenggara pemerintah dengan standar yang jelas dan tentunya pada prakteknya ditentukan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur hasilan penyelenggaraan pelayanan ini.

Keberhasilan kerja-kerja birokrasi ini sangat ditentukan model kepemimpinan sang komandan. Dalam konteks Jakarta, tentunya gaya kepemimpinan gubernur dan wakil gubernurnya. Dominanya sesungguhnya gaya kepemimpinan gubernur tentunya.

Pengalaman-pengalaman sebelumnya mencerminkan gaya kepemimpinan yang tercermin pada kualitas pelayanan publik di Jakarta. Ditenggarai, praktek-praktek salah dari pejabat publik dengan perilaku koruptif di semua tingkatan mencerminkan koruptifnya model kepemimpinan gubernurnya. Penataan kota dan masalah penduduk yang bertumpuk termasuk masalah transportasi dan kejadian banjir di Jakarta menjadi gambaran kecakapan pemimpin Jakarta.

Tidak banyak ingatan tentang gaya kepemimpinan gubernur terdahulu sebelum Jokowi dan Basuki. Gaya Sutiyoso yang berlatar belakang militer tidak membantu dalam pelaksanaan kerja-kerja publik yang mumpuni. Jalanan Jakarta bisa menjadi gambarannya. Kendaraan-kendaraan tua tetap mendapatkan tempat. Ditenggarai proses pemeriksaan kelayakannya terjadi ‘di bawah meja’. Meskipun Sutiyoso diingat sebagai pencetus Transjakarta.

Pasca Sutiyoso, muncul Fauzi Wibowo alias Foke yang mengaku ‘sang ahli’ yang sanggup mengatasi masalah Jakarta terutama banjir. Janjinya ternyata palsu. Pelayanan masih sama. Banjir tidak teratasi. Birokrasi berlaku priyayi. Mendapatkan pelayanan publik seperti yang ditegaskan Undang-Undang adalah sebuah impian. Model pelayanannya menjadi berciri ‘sumut’, semua urusan mesti uang tunai. Masyarakat teriak, pemerintah hanya berjanji dan belaku normatif. Contoh yang paling nyata adalah bobroknya pelayanan transportasi Transjakarta yang diwariskan Sutiyoso.

 

Menuju Pelayanan Berkelas

Hingga kemudian muncul gubernur Jokowi dan Basuki. Mesin birokrasi dipacu dengan kencang. Diefisiensikan dengan baik. Didorong untuk memberikan standar pelayanan yang mumpuni sesuai dengan mandat dari undang-undang.

Percepatan pelayanan publik dilakukan. Kehadiran pemerintah di semua lini dan di tengah masyarakat berusaha di ciptakan. Setiap aparat dari mesin birokrasi ini dipaksa bekerja lebih keras. Jika tidak, maka terpaksa dikeluarkan. Imbalannya dinaikkan. Pusnishment and Reward Mechanism diterapkan.

Mesin birokrasi mengalami penyesuaian. Para pelayan rakyat dikembalikan ke mandatnya. Setiap individu di sistem birokrasi dipastikan melakukan tugas dan fungsinya. Basuki dengan gaya yang keras tapi manusiawi mendorong dan memastikan setiap bawahannya untuk selalu bekerja.

Birokrat-birokrat lambat digusur, yang berkompeten meskipun masih muda diangkat dan dipromosikan. Semua yang bermasalah disingkirkan dari pada menjadi batu sandungan. Tidak aneh kemudian, pergantian posisi kepada dinas bisa terjadi berkali-kali. Demi sebuah mesin yang baik, itu harus dilakukan.

 

Ketika Basuki Cuti

Karena harus mengikuti kontestasi pemilihan kepada daerah Jakarta, pasangan gubernur dan wakil gubernur petahana, Basuki dan Djarot harus mengambil cuti selama hampir 3,5 bulan. Selama cuti, posisi gubernur diambil alih sementara oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, Sumarsono.

Sumarsono yang merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memiliki jejak ‘operasi lapangan’ pemerintahan. Apalagi Jakarta dengan segala kompleksitasnya, gaya Sumarsono yang seorang pejabat kementerian, bukanlah personal yang pas, setidaknya dengan gaya kepemimpinan Jokowi dan Basuki yang model ‘turun ke bawah’.

Terjadi relaksasi, pelonggaran pelayanan publik di Jakarta dijaman cutinya Basuki ini. Pasukan oranye yang biasanya rajin muncul di jalan-jalan, mulai menghilang secara perlahan. Selokan sering tidak dibersihkan. Sampah dibeberapa tempat dilaporkan menumpuk. Di taman-taman yang dikelola pemerintah terutama di median-median tidak muncul petugas yang biasanya berbaju hijau. Taman median jalan agak terlantar. Di beberapa kelurahan muncul keluhan dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan administratif yang menurun. Meskipun berita-berita pelayanan yang menurun ini disanggah oleh Sumarsono.

Yang lainnya yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat adalah pelayanan di transportasi publik Transjakarta. Kendaraan-kendaraan yang dioperasikan cenderung tidak dibersihkan. Halte-halte tidak pernah lagi disikat dan dilap seperti sebelumnya. Yang paling menyesakkan pengguna transportasi andalan Jakarta ini adalah mangkirnya para petugas ‘sterilisasi’ jalur Transjakarta. Sering tidak kelihatan petugas yang menjaga gerbang penutup jalur. Akibatnya, kenyamanan perjalanan terganggu karena terdampak macet sebab kendaraan pribadi dan lainnya yang mengokupasi jalur.

Di Balai Kota ditenggarai hal yang sama terjadi. Para perangkat birokrat ini agak mengendorkan kerja. Karena bos yang ditakuti masih sibuk dengan urusan pilkada. Kebiasaan baik yang mulai terbentuk agak terganggu prosesnya di ketidakhadiran Basuki dan Djarot. Balai Kota juga sepi sejak hari pertama Basuki cuti. Biasanya ramai di pagi hari dimana Basuki menjamu masyarakat dan menerima laporan dari publik terkait berbagai hal. Kesepian teras Balai Kota itu ikut merasuk ke dalam ruang-ruang di gedung pemerintahan Jakarta ini.

 

Liburan yang Usai

Ternyata, masa ketika Basuki cuti, diistilahkan para aparat birokrasi pemerintah Jakarta sebagai liburan. Itu rumornya. Pada tanggal 12 Februari secara resmi Basuki menyelesaikan cutinya dan mengambil alih komando dari Sumarsono. Gaya Sumarsono yang lebih ‘santai’ mengakibatkan staf-staf birokrasi pemerintah Jakarta, yang dikomandoinya untuk sementara waktu, ikutan ‘santai’.

Di hari pertama aktivasi jabatan, Balai Kota ramai lagi dengan masyarakat untuk mengadu. Sama seperti sebelum Basuki cuti. Para punggawa birokrasi kembali bekerja dengan standar, kecepatan dan cara pimpinannya. Bahkan, untuk melayani masyarakat di Balai Kota di pagi hari pun, gubernur Basuki mulai mendelegasikan secara perlahan kepada bawahannya. Dalam sebulan ini adalah masa transisi untuk melatih mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing dinas memiliki perwakilan di teras Balai Kota untuk melayani. Mereka dilatih untuk berhadapan langsung dengan masyarakat dan menyelesaikan secara tuntas. “Jika tidak ada jawaban katakan tidak. Jika bisa diselesaikan, selesaikan segera”, pesan gubernur ke bawahannya. Mereka harus mengerti setiap aturan terkait tugasnya. Di meja-meja yang diatur rapi di teras Balai Kota itu, birokrat itu didorong untuk bertindak selayaknya seorang pelayan masyarakat.

Mesin berputar lagi dengan kencang. Pelayanan masyarakat mulai lagi. Ketika banjir pun terjadi di awal minggu, petugas-petugas bergegas mengatasi. Pemimpin turun ke lapangan dan mencari langsung pokok permasalahan dan mencarikan solusinya.

Di tengah kesibukan menghadapi berbagai permasalahan Jakarta, setelah Basuki aktif lagi, disudut-sudut kantor pemerintah Jakarta terdengar bisikan, “Liburan sudah usai”. Masa Basuki adalah masa bekerja. Masa Sumarsono adalah masa liburan. Dan kini masa itu sudah usai. Mereka harus bekerja lagi. Bekerja dengan keras, mungkin sambil berharap, “Kapan liburan datang lagi?”.

Sepertinya harapan ini akan terpenuhi. Sebabnya, KPU telah menentukan untuk putaran kedua petahana harus cuti lagi. Padahal sebelumnya KPU mengatakan tidak ada kampanye lagi. Mungkin, KPU mendengar teriakan halus punggawa birokrasi Jakarta ini. Ya, mungkin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *